mahasiswa dalam suksesi pilkada

Proses pergantian kepemimpinan dalam lingkup lokal menjadi momentum penting untuk kemajuan suatu daerah. Momentum ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak dalam kerangka menciptakan proses yang sehat, jujur dan konstruktif.

Proses yang berlangsung baik diharapkan memunculkan hasil yang baik, dan pengawalan terhadap keberlangsungan proses ini menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Salah satu pihak yang ‘harus’ mengambil peran dalam suksesi ini adalah kaum terdidik (mahasiswa).

Mahasiswa, dalam perjalanan sejarah pergolakan politik nasional selalu diharapkan peranannya, ketika mahasiswa mampu mengambil, memainkan dan menempatkan perannya dengan tepat maka perubahan pun akan terealisasi dengan cepat. Peristiwa yang terjadi di tahun 1908, 1928, 1945, 1966 dan 1998 merupakan bukti kontribusi kaum terdidik dalam melakukan lompatan sejarah di negeri ini.

Yang perlu menjadi catatan bahwa lompatan sejarah itu hanya mampu dilakukan apa-bila mahasiswa bergerak dengan kemur-nian gerakan, bukan karena kepentingan pribadi apalagi kepentingan pihak tertentu. Sikap idealis mahasiswa dalam mengawal dan menciptakan perubahan menjadi garansi akselerasi perbaikan.

Ironis, jika ada sebagian kelompok mahasiswa yang memanfaatkan momentum pergantian kepemimpinan sebagai arena pemanfaatan untuk keuntungan pribadi. Dan lebih parahnya lagi ketika ajang Pilkada mulai hangat di permukaan, banyak kelompok mahasiswa yang muncul tiba-tiba dan meramaikan bursa dukungan terhadap calon tertentu.

Dukung mendukung inilah yang melumpuhkan peranan mahasiswa dalam menciptakan tatanan yang sehat, sikap ini yang menjadi penyakit dalam gerakan mahasiswa. Siapapun kelompok mahasiswa yang terlibat dalam wilayah praktis dan mengabaikan politik nilai merupakan wujud nyata penghianatan terhadap gerakan mahasiswa dan pelumpuhan aktif terhadap peranan mahasiswa dalam mengawal dan mensukseskan Pilkada.

Barometer kesuksesan
Mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki barometer berbeda dalam me ngukur kesusksesan Pilkada. Kesuksesan tidak hanya dilihat pada saat penyelenggaraannya saja tetapi dampak yang dihasilkan. Pilkada harus berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Jadi walaupun kondusifitas terjadi ketika pelaksanaan prosesi Pilkada tapi tidak ada perubahan perbaikan bagi masyarakat, maka sebenarnya pelaksanaan Pilkada gagal. Jika dicermati, prosesi pergantian kepemimpinan ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kota Medan saja diperkirakan mengganggarkan sekitar 20 Miliar dalam APBD 2010, dan biaya yang dikeluarkan oleh para calon dan pendukungnya diprediksi akan jauh melampaui angka tersebut.

Belum lagi dampak sosial politik di masyarakat, proses ini “memaksa” banyak pihak harus mengikuti dan mengkalkulasi semua kemungkinan yang terjadi, Karena begitu urgennya hajatan pemilihan ini bagi tatanan pemerintahan maupun masyarakat dan begitu besarnya anggaran yang dikeluarkan, maka keberhasilan dari Pilkada tidak cukup hanya dengan prosesi yang berjalan aman, demokratis, jujur dan kondusif.

Tetapi Pilkada harus mampu melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab untuk mencipakan kehidupan yang lebih baik..

Peran mahasiswa
Setidaknya ada empat peranan yang bisa dilakukan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan sebagai upaya untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah.

Pertama, mengawal pelaksanaan semua agenda Pilkada. Pengawalan ini bertujuan untuk menutup celah penyimpangan yang sangat mungkin terjadi, baik yang didesain pihak tertentu maupun kesalahan karena kelalaian dari penyelenggara. Proaktifnya mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal jalannya Pilkada sangat berpengaruh bagi kualitas Pilkada.

Memantau berjalannya setiap agenda tahapan Pilkada akan menciptakan proses pemilihan yang demokratis, jujur dan kondusif. Kondisi ini dibutuhkan sebagai proses untuk melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat, sistem dan proses yang baik saja belum tentu melahirkan pemimpin yang baik, apalagi proses yang dilakukan berjalan tidak sehat.

Kedua, berupaya mencerdaskan pemilih. Seperti jargonnya KPU “Pemilih Cerdas wujudkan pemilu berkualitas”. Ada tiga sisi yang harus dipahamkan kepada pemilih sebagai upaya pencerdasan demi kualitas Pilkada, pertama terkait dengan urgensi Pilkada, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengunakan haknya di bilik suara akan menentukan kekuatan legalitas rakyat atas pimpinannya.

Sisi kedua terkait mekanisme pemungutan suara, sehingga tidak ada hak yang gugur hanya dikarenakan kesalahan teknis yang dilakukan pemilih, ketiga dan yang cukup urgen dilakukan mahasiswa dalam mencerdaskan pemilih adalah pengetahuan pemilih terhadapa pasangan calon yang akan dipilih.

Ketiga, membangun opini agar Pilkada berlangsung aman dan bersih, membangun opini juga merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencerdaskan pemilih. Isu yang diangkat bisa berupa pelanggaran selama proses tahapan Pilkada berlangsung, intrik politik dan penyelewengan calon tertentu yang berdampak merugikan masyarakat atau calon lain sehingga menimbulkan kondisi Pilkada yang tidak sehat.

Track record dan background para calon, janji manis yang disampaikan para calon mampu dinetralisir sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang objektif. Membangun opini ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti aksi massa, selebaran, forum kajian, seminar, debat kandidat atau lainnya.

Upaya untuk memunculkan informasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat pada proses ini, karena semua hal buruk yang pernah dilakukan para kandidat yang berpontensi merugikan masyarakat dapat menjadi abu-abu bahkan tidak terlihat sama sekali.

Peranan ahasiswa untuk mencerahkan dan menyampaikan informasi objektif sebagai perimbangan informasi dari calon lainnya akan menciptakan pemilih yang cerdas dan pemilu yang berkualitas, hingga pemimpin yang mereka pilih tidak berbeda jauh dengan pemimpin yang mereka harapkan.

Keempat, membuat kontrak politik yang ditujukan kepada para calon kepala daerah. Meskipun tidak mempunyai ikatan hukum, namun kontrak politik ini akan berdampak pada psikologis dan moral bagi para calon dan pasangan yang terpilih. Gagasan konstruktif yang dibuat oleh kelompok mahasiswa bisa juga ditawarkan kepada para calon sebagai langkah awal komitmen mereka dalam melakukan perbaikan.

Penutup
Momentum pergantian kepemimpinan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh masyarakat terlebih mahasiswa. Sebagai kaum intelektual yang harusnya mampu membaca kondisi objektif, mahasiswa harus mengambil peranannya untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik ke depan.

Diamnya mahasiswa dalam mengawal jalannya Pilkada akan memungkinkan terciptanya kondisi yang tidak sehat. Walaupun Pilkada berlangsung kondusif namun jika hasil Pilkada tidak berdampak rill bagi kesejahteraan masyarakat, maka Pilkada yang berlangsung dinilai gagal.

Dan tentunya kita berdoa dan berharap agar semua Pilkada yang berlangsung di Indonesia terkhusus Sumatera Barat bisa berjalan lancar dan sukses. Semoga.